G. Sistem Kepemilikan

G.1. Harta
Di Minangkabau bila orang menyebut harta, maka sering tertuju penafsirannya kepada harta yang berupa material saja. Harta yang berupa material ini seperti sawah ladang, rumah gadang, emas perak dan lain-lain. Sebenarnya disamping harta yang berupa material ini, ada pula harta yang berupa moril seperti gelar pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Orang yang banyak harta material, dikatakan orang berada atau orang kaya. Tetapi menurut pandangan adat, orang berada atau banyak harta ditinjau dari banyaknya harta pusaka yang turun temurun yang dimilikinya. Dari status adat lebih terpandang orang atau kaum yang banyak memiliki harta pusaka ini, dan tidak karena dibeli. Sampai sekarang khusus mengenai harta pusaka berupa sawah ladang masih ada perbedaan pendapat tentang pembagian jenis harta tersebut.Perbedaan pendapat ini detemui ketika diadakan Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan dari tanggal 21 s/d 25 Juli 1968, dengan titik tolak yang diseminarkan adalah Hukum Tanah dan Hukum Waris. Sebelum seminar yang diadakan di Padang ini sebelumnya juga telah diadakan rapat lengkap adat di Bukittinggi yang permasalahannya juga berkaitan dengan materi seminar diatas. Pada pertemuan adat yang diadakan di Bukittingi telah diputuskan dengan kongkrit, bahwa harta orang Minangkabau itu hanya terbagi atas dua bahagian, yaitu harta Pusaka Tinggi dan harta Pusaka Pencaharian.

Dilain pihak, pendapat ini tidak disetujui, dan mengatakan harta di Minangkabau ada pusaka tinggi, ada pusaka rendah. Pendapat umum lebih cenderung, bahwa harta itu dibedakan atas empat bahagian, keempat pembahagian itu adalah sebagai berikut:

1. Harta Pusaka Tinggi
2. Harta Pusaka Rendah
3. Harta Pencaharian
4. Harta Suarang

Walaupun ada perbedaan pendapat, namun demikian yang berkaitan dengan pusaka tinggi, tidak ada perbesaan pendapat.

1. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari beberapa generasi menurut garis keturunan ibu. Adanya harta pusaka tinggi berkaitan dengan sejarah lahirnya kampuang dan koto yang diikuti dengan membuka sawah ladang sebagai sumber kehidupan. Pembukaan tanah untuk sawah ladang ini sebagai hasil galuah taruko oleh pendiri kampung dan koto. Hasil usaha nenek moyang inilah yang diwarisi oleh generasi sekarang dan paling kurang setelah lima generasi disebut sebagai harta pusaka tinggi.

Harta pusaka tinggi yang berupa material seperti sawah ladang, kebun dan lain-lain disebut juga pusako. Disamping itu ada pula harta pusaka tinggi yang berupa moril yaitu gelar pusaka kaum yang diwarisi secara turun temurun yang disebut dalam adat sako.

Harta pusaka tinggi dikatakan juga pusako basalin (pusaka bersalin), karena persalinan terjadi dari generasi ke generasi selanjutnya.

2. Harta Pusaka Rendah

Mengenai harta pusaka rendah ada perbedaan pendapat dan hal ini bisa mengundang permasalahan dalam pewarisan. H.K. Dt. Gunung Hijau dalam kertas kerjanya waktu Seminar Hukum Adat Minangkabau mengatakan, bahwa pusaka rendah adalah segala harta yang diperdapat dari hasil usaha pekerjaan dan pencaharian sendiri. Harta ini boleh dijual dan digadaikan menurut keperluan dengan sepakat ahli waris. Pendapat ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak dan diantaranya dari Damsiwar SH., yang mengatakan bahwa yang dimaksud harta pusaka rendah oleh H.K Dt Gunuang Hijau sebenarnya adalah harta pencaharian. Selanjutnya dikatakan bahwa harta pusaka rendah itu merupakan harta tambahan bagi sebuah kaum dan ini diperoleh dengan membuka sawah, ladang atau perladangan baru, tetapi masih di tanah milik kaum. Jadi tanah yang dibuka itu sudah merupakan pusaka tinggi, hanya saja pembukaan sawah ladangnya yang baru.

Pendapat yang kedua terakhir merupakan pendapat yang umum karena dilihat dari sudut harta selingkar kaum. Maksudnya harta tambahan itu seluruh anggota kaum merasa berhak secara bersama.

3. Harta pencaharian

Harta pencaharian yaitu harta yang diperoleh dengan tembilang emas. Harta pencaharian adalah harta pencaharian suami istri yang diperolehnya selama perkawinan. Harta pencaharian yang diperoleh dengan membeli atau dalam istilah adatnya disebut tembilang emas berupa sawah, ladang, kebun dan lain-lain. Bila terjadi perceraian maka harta pencaharian ini dapat mereka bagi.

4. Harta suarang

Suarang asal katanya “surang” atau “seorang”. Jadi harta suarang adalah harta yang dimiliki oleh seseorang, baik oleh suami maupun istri sebelum terjadinya perkawinan. Setelah terjadi perkawinan status harta ini masih milik masing-masing. Jadi harta suarang ini merupakan harta pembawaan dari suami dan harta istri, dan merupakan harta tepatan. Karena harta ini milik “surang” atau milik pribadi, maka harta itu dapat diberikannya kepada orang lain tanpa terikat kepada suami atau istrinya. Oleh sebab itu dalam adat dikatakan “suarang baragiah, pancaharian dibagi” (suarang dapat diberikan, pencaharian dapat dibagi). Maksudnya milik seorang dapat diberikan kepada siapa saja, tetapi harta pencaharian bisa dibagi bila terjadi perceraian.

G.2. Pewarisan Harta Pusaka
Ada yang perlu untuk dijelaskan yang berkaitan dengan pewarisan ini, yaitu waris, pewaris, warisan dan ahli waris. Waris adalah orang yang menerima pusaka. Pewaris adalah orang yang mewariskan. Warisan adalah benda yang diwariskan: Pusaka peninggalan. Sedangkan ahli waris semua orang yang menjadi waris. Hubungan antara yang mewariskan dengan yang menerima warisan dapat dibedakan atas dua bahagian, yaitu:

1. Waris Nasab atau Waris Pangkat

Waris nasab maksudnya antara si pewaris dengan yang menerima warisan terdapat pertalian darah berdasarkan keturunan ibu. Harta pusaka tinggi yang disebut pusako secara turun temurun yang berhak mewarisi adalah anggota kaum itu sendiri yaitu pihak perempuan. Hal ini sesuai dengan garis keturunan matrilineal.

Mengenai pewarisan gelar pusaka yang disebut sako sepanjang adat tetap berlaku dari mamak kepada kemenakan laki-laki. Dalam kewarisan sako ini dikatakan:

Ramo-ramo sikumbang jati
Katik endah pulanga bakudo
Patah tumbuah hilang baganti
Pusako lamo baitu pulo

Waris nasab yang berkaitan dengan sako dapat pula dibagi atas dua bahagian yaitu:

a. Warih Nan Salurui (waris yang selurus).

Dalam adat dikatakan saluruih ka ateh, saluruih kabawah nan salingkuang cupak adat, nan sapayuang sapatagak. (selurus keatas selurus kebawah, yang sepayung sepetagak). Artinya keturunan setali darah sehingga delapan kali keturunan atau disebut juga empat keatas, empat kebawah menurut ranji yang benar.

Sebuah contoh, jika anggota kaum sudah berkembang, yang pada mulanya dari tiga orang nenek. Turunan laki-laki dari ketiga nenek ini sama-sama berhak untuk memakai pusaka kaum yang dimiliki. Gelar pusaka kaum tadi tidak boleh pindah atau digantikan kepada lingkungan kaum lainnya, selain dari kaum keluarga ketiga nenek yang sekaum ini dalam adat dikatakan “suku dapek disakoi, pusako dipusakoi” (suku dapat disukui pusaka dapat dipusakai), maksudnya gelar pusaka dapat digantikan dan harta pusaka boleh dipusakai.

b. Warih Nan Kabuliah (waris yang dibenarkan)

Dalam adat dikatakan “jauah dapek ditunjuakkan dakek dapek dikakokkan, satitiak bapantang hilang, sabarih bapantang lupo”, (jauh dapat ditunjukkan, dekat dapat dipegang, setitik berpantang hilang, sebaris berpantang lupa). Maksudnya belahan yang asli dari sebuah kaum yang sampai sekarang masih dapat dicari asal usulnya secara terang. Dalam adat hal seperti ini disebut “gadang nan bapangabuangan, panjang nan bapangarek-an, laweh nan basibiran, anak buah nan bakakambangan”, (besar yang berpengabuan, panjang yang berpengeretan, luas yang bersibiran, anak buah yang berkekembangan).

Sebab contoh sebuah anggota kaum pindah kesebuah nagari yang berdekatan dan kemudian menetap sebagai penduduk di nagari tersebut karena sudah berkembang maka mereka ingin untuk mengangkat gelar kebesaran kaum. Pada kaum yang ditinggalkannya mempunyai gelar pusaka Datuak Marajo. Di tempat baru belahan kaum yang pindah ini dapat pula mengangkat gelar Datuak Marajo.

Sepanjang adat yang dapat memakai gelar pusaka kaum adalah orang yang ada pertalian darah. Kemenakan bertali adat, bertali budi tidak dibenarkan memakai gelar kebesaan kaum karena tidak bertali darah. Adat mengatakan “sako tatap pusako baranjak” (sako tetap, pusaka beranjak), artinya gelar pusaka tidak dapat berpindah dari lingkungan keturunan asli kecuali harta pusaka. Beranjaknya harta pusaka sperti adanya pemindahan hak yang terjadi karena pupus, gadai dan lain-lain. Gelar pusaka kaum tidak dibenarkan dipakai oleh orang di luar kaum, ini dengan alasan bila terjadi akan membawa dampak negatif dari kaum tersebut.

Adat mengatakan dimano batang tagolek, disinan cindawan tumbuah (dimana batang rebah disana cendawan tumbuh). Ketentuan adat ini mempunyai pengertian bila gelar pusaka itu dipakai oleh seseorang, maka menurut adat orang yang memakai gelar pusaka ini akan diikuti kebesarannya oleh harta pusaka yang ada pada kaum itu. Dengan arti kata semua harta pusaka tinggi yang ada pada kaum itu berada di tangannya, dan kaum tadi akan bermamak kepada penghulu baru ini yang tidak seketurunan dengannya. Kalau ini terjadi dikatakan “kalah limau dek banalu” (kalah limau karena benalu).

2. Warih Sabab atau Warih Badan (waris sebab atau waris badan).

Waris “sebab” maksudnya hubungan antara pewaris dengan yang menerima warisan tidaklah karena hubungan darah, tetapi karena sebab. Di dalam adat dikatakan “basiang dinan tumbuah, menimbang dinan ado”, bersiang bila sudah ada yang tumbuh, menimbang bila sudah ada). Waris sebab ini seperti karena bertali adat, berali buat, dan bertali budi. Waris sebab hanya yang menyangkut harta pusaka. Waris sebab ini dibedakan atas tiga bahagian, yaitu:

a. Warih Batali Adat (waris bertali adat).

Waris bertali adat seperti hubungan sesuku. Mungkin terjadi sebuah kaum punah, dengan arti keturunan untuk melanjutkan kaum itu tidak ada lagi menurut garis ke-ibuan, akhirnya harta pusaka dari kaum yang punah tersebut dapat jatuh kepada kaumyang sesuku dengannya di kampung tersebut.

b. Warih Batali Buek (waris bertali buat)

Buek artinya peraturan atau undang-undang. Waris bertali buek maksudnya waris berdasarkan peraturan yaitu peraturan sepanjang yang dibenarkan oleh adat.

Warih batali buek ini berlaku “manitiak mako ditampuang, maleleh mako di palik, sasuai mako takanak, saukua mako manjadi” (menitik maka ditampung, meleleh maka dipalit, sesuai maka dikenakan, seukur maka menjadi). Sebagai contoh seorang bapak yang sudah punah keluarganya maka atas mufakat dengan waris bertali adat si bapak dapat memberikan harta pusaka kepada anaknya, tetapi tidak gelar pusaka dari kaum.

c. Warih Batali Budi (waris bertali budi).

Menjadi waris karena kebaikan budi dari kaum yang didatanginya karena rasa kasihan dan tingakah lakunya yang baik sehingga sudah dianggap anak kemenakan, dia diberi hak atas harta pusaka namun demikian tergantung pada kata mufakat dalam kaum tersebut.

Waris menurut adat Minangkabau tidak ada istilah “putus” karena dalam warisan ini adat menggariskan “adanya” waris yang bertali adat, bertali buek, bertali budi dan hal ini bila ada kesepakatan kaum. Bila kaum itu punah warisan jatuh kepada waris yang bertalian dengan suku dan bila yang sesuku tidak ada pula harta pusaka kaum yang punah itu jatuh pada nagari. Ninik mamak nagarilah yang menentukan. Menurut Doktor Iskandar Kemal SH., bila tidak ada perut yang terdekat, anggota waris yang terakhir dapat menentukan sendiri waris yang terdekat dari orang-orang yang bertali adat untuk melanjutkan hak-hak dari perut itu, sesudah punah sama sekali, baru ditentukan oleh kerapatan adat nagari.
G.3. Tanah Ulayat
Tanah ulayat, tanah yang sudah ditentukan pemilik-pemiliknya tetapi belum diusahakan. Untuk jelasnya dapat dikemukakan yang punya tanah ulayat tersebut hanya nagari dan suku dan di luar dari harta pusaka tinggi. Tanah ulayat nagai yaitu tanah yang dimiliki bersama oleh sebuah nagari dan dikuasai secara bersama oleh penghulu-penghulu yang ada dalam nagari tersebut dan pengawasannya diserahkan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Demikian pula tanah ulayat suku, dikuasai secara bersama oleh suatu suku dan pengawasannya diserahkan kepada kepala suku. Hak ulayat menurut hukum adat adalah hak yang tertinggi. Seseorang yang menguasai bukanlah memiliki hak ulayat, hanya dapat mempunyai hak sementara. Ketentuan-ketentuan mengenai tanah ulayat adalah sebagai berikut:

  1. Memberi hak untuk memungut hasil warga persekutuan atas tanah dan segala yang tumbuh diatas tanah tersebut seperti mengolah tanah, mendirikan tempat pemukiman, menangkap ikan, mengambil kayu perumahan, mengembalakan ternak, mengambil hasil hutan dan lain-lain. Kesemuanya harus setahu atau seizin dari penghulu-penghulu atau yang mengawasi tanah ulayat tersebut.
  2. Hak-hak perseorangan terhadap tanah ulayat dibatasi oleh hak persekutuan. Hak perseorang tetap diawasi dan jangan sampai terjadi pemakaian hak perseorangan terhadap tanah ulayat itu berpindah tangan seperti jual beli.
  3. Persekutuan atau pemegang hak tanah ulayat dapat menunjuk atau menetapkan sebagian dari tanah ulayat untuk kepentingan umum. Untuk kepentingan umum ini seperti untuk lokasi pembangunan mesjid, sekolah, tempat pemakaman umum, lapangan olah raga dan lain-lain.
  4. Tanah ulayat yang dikerjakan diberi jangka waktu. Tanaman muda tidak diadakan pembagian dengan yang punya hak ulayat, sedangkan tanaman keras yang ditanam, seperdua menjadi hak pemilik ulayat, seperdua untuk orang yang mengerjakan. Bila yang diolah tanah ulayat nagari, maka hasilnya nagari akan memanfaatkannya untuk kepentingan nagari. Dulunya untuk mendirikan balairung adat, bangunan mesjid dan lain-lain.
  5. Apabila terjadi delik-delik berat, seperti pembunuhan di tanah ulayat dan yang mati itu bukan anggota warga yang punya ulayat, maka untuk menjaga jangan sampai terjadi permusuhan, yang punya ulayat harus membayar secara adat. Mamangannya mengatakan “luko bataweh, bangkak batambak – tangih bapujuak, ratok bapanyaba”.
  6. Orang yang berasal dari lain nagari dapat memperoleh sebidang tanah pada tanah ulayat dan diperbolehkan manaruko atas dasar persetujuan terlebih dahulu. Walaupun sudah diberi secara adat, tetapi status tanahnya masih menjadi wilayah nagari. Sawah yang ditaruko selama enam musim kesawah boleh dimiliki seluruhnya. Setelah itu hasil tanah ulayat tadi seperduanya harus diserahkan kepada yang punya ulayat.

Pada dasarnya tanah ulayat dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan, terutama untuk kebutuhan ekonominya. Kalau pemakaian tanah ulayat bersifat produktif seperti untuk dijual hasilnya, maka disini berlaku ketentuan adat karimbo babungo kayu, kasawah babungo ampiang, kalauik babungo karang (kerimba berbunga kayu, kesawah berbunga emping, kelaut berbunga karang), dengan arti kata harus dikeluarkan sebahagian hasilnya untuk kepentingan suku dan nagari demi pembangunan nagari.

Sebenarnya tanah ulayat juga merupakan tanah cadangan bagi anak kemenakan, seandainya terjadi pertumbuhan penduduk dari tanah ulayat itulah sumber pendapatan bagi kesejahteraannya dan pembangunan nagari. Bila direnungkan secara mendalam betapa jauhnya pandangan kedepan dari tokoh-tokoh adat Minangkabau pada masa dahulunya.

G.4. Pemindahan Hak
Terlebih dahulu dikemukakan pengertian pemindahan hak untuk memperjelas permasalahan yang akan dibicarakan. Pemindahan hak maksudnya berpindahnya hak, baik hak memiliki, menguasai maupun memungut hasil, karena terjadinya sesuatu transaksi antara seseorang atau kelompok kepada pihak lain. Pada mulanya pemindahan hak terhadap harta pusaka tinggi tidak tertulis, tetapi sejak dikenal tulis baca dengan aksara arab dan kemudian aksara latin maka pemindahan hak itu sudah dibuat secara tertulis.

Pamindahan hak yang dikenal sampai saat sekarang ini adalah sebagai berikut:

1. Jual Beli

Menurut adat menjual harta pusaka tinggi dilarang apalagi untuk kepentingan pribadi si penjual. Menjual harta pusaka berarti tidak mengingat masa yang akan datang, terutama bagi generasi kaumnya. Adanya suatu anggapan bahwa orang yang menjual harta pusaka yang tidak menurut semestinya hidupnya tidak akan selamat, karena kutukan dari nenek moyang mereka yang sudah bersusah payah mewariskannya.

Namun demikian ditemui juga dewasa ini penjualan harta pusaka dengan berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut:

Tanah pusaka itu tidak produktif lagi, tidak bisa dijadikan sawah maupun ladang. Lantas dijual dan dipergunakan untuk membangun pabrik perkantoran dan perumahan. Yang penting tentu atas kesepakatan anggota kaum.
Tidak ada yang mengurus sehingga terlantar. Ahli waris merantau dan tipis kemungkinan untuk pulang mengurus harta pusaka itu.
Harta pusaka dijual dengan tujuan untuk dibelikan uangnya kembali kepada benda yang lain yang lebih produktif, benda itulah yang kemudian berstatus harta pusaka.
Kesemuanya itu dapat terjadi bila ada kesepakatan seluruh anggota kaum baik yang dirantau maupun yang dikampung.

2. Gadai

Harta pusaka dapat digadaikan kalau berkaitan dengan kepentingan kaum atau menjaga martabat kaum. Ada ketentuan adat harta pusaka itu digadaikan bila ditemui hal sebagai berikut:

1. Adat tidak berdiri, seperti pengangkatan penghulu
2. Rumah gadang ketirisan
3. Gadih gadang tidak bersuami
4. Mayat terbujur di tengah rumah

Gadai ini dapat dilaksanakan dengan syarat semua anggota ahli waris harta pusaka tersebut sudah sepakat. Jadi untuk menggadaikan harta pusaka syaratnya sangat berat. Dengan digadaikan harta itu dapat ditebus kembali dan tetap menjadi milik ahli warisnya. Gadai tidak tertebus dianggap hina. Disamping itu manggadai biasanya tidak jatuh pada suku lain melainkan kepada kaum “sabarek sapikua” (seberat sepikul) yang bertetangga masih dalam suku itu juga.

Si penggadai memperoleh sejumlah uang atau emas yang diukur dengan luas harta yang digadaikan dan penafsirannya atas persesuaian kedua belah pihak. Bila sawah yang menjadi jaminan atau sebagai sando (sandra), maka boleh ditebusi oleh si penggadai paling kurang sudah dua kali panen. Jika sudah dua kali turun kesawah tidak juga ditebusi, maka hasil tetap dipungut oleh orang yang memberi uang atau emas tadi.

Berkaitan dengan pegang gadai ini, perlu juga disimak bunyi pasal 7-UU 56 Prp th 1960 (undang-undang pokok agraria-UUPA) yang berbunyi:
“barang siapa menguasai tanah pertanian dengan hak gadai yang pada mulai berlakunya peraturan ini sudah berlangsung 7 tahun atau lebih, wajib mengembalikan tanah itu kepada pemiliknya dalam waktu sebulan setelah tanaman yang ada selesai dipanen”.

Bila dilihat isi dari UUPA yang dikutip di atas tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau dalam hal pegang gadai. Pada umumnya yang memegang gadai adalah orang yang kekurangan tanah. Seandainya dibelakukan UUPA itu tentu saja uang si pemegang tidak kembali sedangkan dia kekurangan pula dalam segi harta, tentu saja hal ini tidak adil. Oleh karena itu pegang gadai di Minangkabau masih tetap seperti semula dan masih berlangsung secara azaz kekeluargaan. Bahkan gadai dalam adat dirasakan suatu upaya pertolongan darurat yang berfungsi sosial.

3. Hibah

Disamping pegang gadai, yang dibolehkan juga oleh adat adalah hibah. Hibah berasal dari bahasa arab “hibbah” yang artinya pemberian, misalnya pemberian seorang ayah kepada anak berupa harta pusaka. Pemberian ini timbul karena alasan kasih sayang dan tanggung jawab kepada anaknya. Ada tiga macam hibah dalam adat yaitu:

1. Hibah Laleh

Hibah laleh adalah pemberian dari seorang ayah kepada anaknya untuk selama-lamanya. Dalam adat pemberian seperti ini dikatakan “salamo dunia takambang, salamo gagak hitam, salamo aia ilia”, (selama dunia terkembang, selama gagak hitam, selama air hilir). Yang menjadi syaratnya adalah sepakat waris kaum yang bertali darah. Bila habis yang bertali darah harus sepakat waris yang bertali adat. Hibah laleh ini jarang terjadi karena tidak mungkin waris yang dikatakan di atas habis sama sekali. Kalau terjadi juga tidaklah dihibahkan seluruhnya, paling kurang sebagian kecil dari harta keseluruhan. Inipun tergantung kepada persetujuan bersama. Adat mengatakan “hibah basitahu-tahu, gadai bapamacik, jua bapalalu”, (hibah saling mengetahui, gadai berpegangan, jual berpelalu).

2. Hibah Bakeh, (hibah bekas)

Adalah pemberian harta dari ayah kepada anak. Hibah bakeh ini sifatnya terbatas yaitu selama anak hidup. Bila ada anaknya tiga orang tidak jadi soal, yang pokok bila anak-anaknya ini telah meninggal, maka harta yang dihibahkan kembali kepada kaum ayahnya. Di dalam adat hibah bakeh ini dikatakan “kabau mati kubangan tingga, pusako kanan punyo”, (perlu berhati-hati dalam melaksanakannya).

3. Hibah Pampeh

Hibah pampeh atau hibah pampas yaitu pemberian harta dari ayah kepada anaknya caranya yang berbeda karena kasih sayang kepada anak, si ayah mengatakan kepada anggota kaumnya, bahwa selama ini ia telah menggunakan uang anak-anaknya itu untuk biaya hidup dan biaya karena sakit-sakitan. Untuk itu buat sementara sawah sekian piring dibuat dan diambil hasilnya oleh anak-anaknya. Sawah itu jatuh kembali kepada ayahnya bila kaum ayahnya punya kesanggupan untuk mengganti uang anaknya yang terpakai. Hibah pampeh ini hanyalah merupakan pampasan dan hanya sebagai siasat dari sang ayah untuk membantu anak-anaknya (perlu berhati-hati dalam melaksanakannya).
Muncul istilah hibah bukan berarti pemberian seorang kepada orang lain, seperti dari ayah kepada anak tidak dikenal sebelum masuknya islam ke Minangkabau. Sebelumnya dalam adat istilah pemberian berupa hibah ini adalah “agiah laleh” (agiah lalu), agiah bakeh, dan agiah pampeh.

4. Wakaf

Wakaf adalah suatu hukum islam yang berlaku terhadap harta benda yang telah diikrarkan oleh pewakaf, yaitu orang yang berwakaf kepada nadzir (orang yang menerima dan mengurus wakaf).

Kata wakaf berasal dari bahasa arab yang berarti terhenti dari peredaran, atau menahan harta yang sumber atau aslinya tidak boleh diganggu gugat, dan membuat harta itu berguna untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, terhadap harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh diambil kembali oleh pihak yang berwakaf atau ahli warisnya dan tidak boleh pula dianggap milik sendiri oleh pihak yang mengurusnya.

Wakaf yang berupa tanah di Minangkabau sering dipergunakan untuk kepentingan sosial seperti untuk pendirian surau, mesjid, panti asuhan, sekolah dan lain-lain. (Kesepakatan kaum dalam mewakafkan harta pusaka adalah syarat utama yang perlu dicapai).


20 Responses to “G. Sistem Kepemilikan”

  1. kalau boleh tahu, sumber artikel ini dari mana?

  2. Sanak Cha, artikel iko sumbernyo dari http://www.minangkabau.info silahkan silau ka aslinyo

  3. Assalamu’alaikum wr.wb.

    Salam kenal da, ambo edward http://www.sabiledward.multiply.com
    makasih banyak belajar dengan uda, kalau tidak keberatan mohon diperbolehkan copy pemikiran2 uda mengenai minang, ambo banyak belajar adat minangkabau yang masih minim ambo miliki, trims

  4. mohon maaf atas kelancangan saya ini….saya rodes tanjung, kampung di kumpulan (bonjol),,,,,,,,saya heran begitu banyak ulama & cerdik pandai ditanah minang,,,tetapi ketika hukum adat minangkabau bertentangan dgn syariat islam,,,,kok mereka memilih menjalankan adat sih……contohnya pada hukum perkawinan & pembagian warisan……………harusnya sebagai seorang muslim,,kita wajib menjalankan syariat islam ,,,,,bukannya menjalankan adat minangkabau yg sesat & bid’ah hasil karangan ninik mamak itu,,

    • Ulama dan cerdik pandai tantu alah menelaah dulu sabalun dijalankan, untuak sanak padalam ilimu di duo bidang ajan sabalah, katiko alah dipelajari agamo dan dipelajari adaik baru ambiak kasimpulan

  5. sebagai umat islam, kita diberikan akal & pikiran ,,,tentunya kita tidak sembarangan mengikuti ucapan ulama & cerdik pandai,,,..harus ada dasar hukum islamnya…kalo tidak ada dasar, itu namanya BID’AH, (hanya mengada – ada saja utk kepentingan sukunya)hal ini hukum nya HARAM & SESAT………..didalam islam tidak dikenal namanya pusaka tinggi,,,utk hak waris selanjutnya silakan anda baca sendiri dibuku2 agama islam,,sangat bertentangan,,,,dengan dasar inilah saya katakan hukum adat minang sesat karena bertentangan dgn hukum islam,,,,,,,,,,,

  6. WAHAI NINIK MAMAK DIRANAH MINANG,,,jgn pernah merubah hukum islam ….krn itu perbuatan setan……………sesungguhnya hukum adat minang tentang pembagian warisan & perkawinan serta garis keturunan menurut ibu yg kalian agungkan, ,,,,itu bertentangan dengan hukum islam…,,,,,,,, kini ALLAH SWT SANG MAHA AGUNG & PERKASA TELAH MENDATANGKAN KETENTUANNYA ATAS RANAH MINANG,, DGN MEMBENAMKAN KALIAN SEMUA,,,,SEPERTI DIA MEMBENAMKAN QORUN YG TAMAK KEDASAR BUMI,,,,,,SADARLAH KALIAN SEMUA,,,,PATUHILAH HUKUM ISLAM,,,,,,ALLLAHU AKBAR

  7. Salam, wah, membaca komentar saudara rodes ini membuat saya ingin turut memberikan komentar perihal adat minangkabau. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zamroni Rangkayu Itam, asli putra Muara Bungo, Jambi. Tau kan Muara Bungo? Saya yakin anda2 semuanya mengetahui, karena daerah saya itu masih bertetangga dengan ranah minang.
    Kata saudara rodes, adat minang sesat karena bertentangan dgn hukum islam. Terus terang saya sangat menyayangkan pernyataan tersebut. Seolah-olah saudara rodes merasa dirinya juru bicara Tuhan yang berhak mengatakan ini benar dan yang itu sesat. Kita sendiri harus bisa memilih dan memilah yang mana dalam konteks ajaran islam yang prinsipil dan yang mana yang berada dalam konteks budaya atau adat (costum), sebab islam yang yang turun dan berkembang di Timur Tengah mau tak mau bersentuhan dengan budaya dan adat setempat. Hal itu pasti, dan tidak dapat dibantah. Maka, ketika islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, mau tak mau islam itu sendiri harus bisa menyesuaikan diri dengan budaya dan adat baru yang dipakai oleh masyarakat setempat, tentu minangkabau termasuk ke dalamnya. Islam tidak mengenal pusaka tinggi, itu benar. Saudara rodes tidak salah mengatakan demikian. Tapi ingat, islam itu tidak kaku. Pusaka tinggi itu menurut saya semata masalah budaya dan adat, bukan masalah akidah. Ingat, budaya dan adat itu sudah ada sebelum islam datang ke minang. Kita harus sadar apa yang disebut dengan islamisasi dan arabisasi. Keduanya jelas berbeda. Islamisasi mengajak kita semua masuk dan menemukan ajaran islam sesuai dengan fitrahnya, sedangkan arabisasi adalah mengarabkan orang lain sesuai dengan budaya dan adat orang arab, ini sama sekali bukan spirit dari ajaran islam. Orang arab memang menggariskan trah keturunannya dari pihak bapak, itu bukan ajaran islam, tapi semata budaya dan adatnya yang memang begitu. Jadi tolong jika orang minang menggariskan keturunannya dari pihak ibu anda cap sebagai sesat dan bidah. Saya tidak tahu kenapa pikiran saudara rodes bisa sesempit itu? Pliss dah! Jangan bilang saya yang waktu menulis komen ini memakai kemeja dan levis ini anda anggap sebagai sesat dan bidah juga hanya lantaran anda menganggap orang islam di arab memakai jubah dan kafiyeh!!
    Masyarakat minangkabau adalah masyarakat yang komunal, ini terbukti dengan peran mamak yang wajib membimbing anak kemenakannya, anak dipangku kemenakan dibimbing, bagi saya merupakan “diktum” yang sangat luar biasa. Orang minang, kemana pun ia pergi asal ada orang sekampung sesuku di rantau tidak merasa enggan untuk menumpang karena mereka pada dasarnya kerabat, bagi saya orang luar sungguh luar biasa, betapa komunalnya orang-orang minangkabau!!
    Mungkin komen saya terhadap komen saudara rodes tidak terlalu menyentuh esensi apa yang ia tuduhkan, tapi disini saya ingin menngajak saudara rodes supaya jangan terlalu gegabah menjustifikasi suatu kaum sebagai sesat, bidah, dan dengan ekstremnya mengatakan “laknatannya” kepada orang minang, seolah-olah dia (rodes) itu polisi Tuhan. Tolong deh, tanah-tanah yang dihuni oleh umat islam itu sangat beragam. Umat muslim terpencar ke seluruh penjuru dunia. Mereka hidup dan berkembang diatas adat dan budayanya masing-masing. Saudara rodes hendaknya tahu akan hal ini, budaya dan adat itu bukan monolitik, islam masuk dan bisa berkembang di seluru dunia karena para pendakwahnya paham mana yang budaya dan adat yang patut dikembangkan terus menerus dan mana yang harus dipangkas habis, dari situ lah islam bisa masuk dengan salama…..

    Wallahu a’lam bissawabb….

  8. tarimakasih atas infonyo,,, ambo bukan orang minang tp orang malang yang cari tugas kesenian,, a tidak salah,lah ambo pilih kabudayaan minang sabagai tugas ambo karena sudah uda sediakan lengkap disini,,, sakali lagi tarimakasih banyak yo da,,yo,,yo

    klo berkenan silakan singgah di http://damawisnu.wordpress.com
    ah tarimakasih banyak

  9. saudara KAZZA,,,,yg anda katakan cuma OMONG KOSOSNG SAJA tidak ada dasarnya dlm islam….. islam memang tidak kaku..tapi bukan berarti ninik mamak minangkabau yg katanya muslim itu bisa seenaknya merubah hukum islam untuk kepentingan sukunya(BID’AH),,,,coba anda buka kembali buku2 agama islam,,,lihat tentang HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARISAN & PERNIKAHAN,,,,,dlm islam jelas garis keturunan menurut ayah,,mulai dari ketentuan wali nikah sampai polygami, disitu jelas garis keturunan menurut ayah,, jadi seandainya ada adat minang yg mengharuskan anda menyembah berhala,,,,,karena anda orang minang maka anda akan melakukannya juga…….kalo begitu sama saja anda dgn kafir qurays di zaman RASULULLAH SAW,,,,,,,,,,mereka menyembah tuhan nenek moyang alias berhala,,karena dari dulu adat mereka sudah begitu,,,,,,,,,,harusnya inilah saatnya intropeksi diri bagi urang minang yg baru saja di AZAB ALLLAH SWT,,,,,,buat saudara KAZZA,,,harap baca kembali buku2 mengenai hukum2 islam

    • hah, memang ada ya ayat alquran atau hadist menyatakan dalam islam itu menganut garis keturunan menurut ayah. bukankah garis keturunan itu adalh adat istiadat suatu tempat. asal tau, garis keturunan ayah di arab san sudah ada sebelum islam disampaikan oleh rasulullah seperti nama anak yang memakai nama ayahnya dengan kata “bin”. jadi tidak ada masalah garis keturunan selama sekali karena ergantung adat istiadat daerah setempat.

      emangnya diminang wali nikahnya perempuan ya? dimana liatnya hingga bisa anda menyalahkan pernikahan minang

    • Ga sopan amat sih kamu rodes mencela suatu kaum. Macam kamu yang sudah benar saja. Kamu tau ngga pernyataan kamu yg seenak jidat mu itu melenceng dari norma keislaman dan kemanusiawian? Ngakunya orang pinter agama. Kurang kerjaan ya? Cari kerjaan gih yg lebih bermanfaat. Emangnya juga orang Minang akan mengganti adat nya karena kamu bilang mereka sesat? Kurang dapat ilmunya waktu sekolah kali kamu ya. Kasian.

  10. Used Car Parts

  11. […] Is Sikumbang, Adat Budaya Minangkabau, Ndak Lakang Dek Paneh Ndak Lapuak Dek Hujan, http://palantaminang.wordpress.com/sejarah-alam-minangkabau/g-sistem-kepemilikan/. […]

  12. dlm islam tidak mengenal pusaka tinggi & rendah…..jadi org minang emang muslim sih tapi muslim yg BID’AH

    • dalam islam memang tidak dikenal dengan harta pusako tinggi atau rendah tetapi hanya mengenal harta yang didapat oleh si pemberi waris melalui berbagai jalan seperti hasil kerja,hasil hibah,harta bersama yang iperoleh setelah menikah. yang mana harta itulah yang menjadi suatu harta warisan bagi keluarganya seperti anaknya,suaminya,dan keluarga sedarah lainnya

      apa anda tahu maksud dari harta pusako tinggi dan harta pusako rendah?
      jika menurut anda pewarisan orang minang itu salah karena mengutamakan perempuan (selaku pemilik harta warisan) dan mengabaikan laki-laki (hanya sebagai pengurus harta warisan )
      jika ini yang menjadi masalah anda maka anda TIDAK TAHU sama sekali tentang masalah harta waris diminang.

      asal anda tahu,suatu sistem pewarisan minangkabau yang memakai aturan perempuan sebagai pewaris utama harta warisan dan laki2 sebagai pengurus dari harta warisan, maka harta yang digunakan adalah harta warisan pusako tinggi. Asal anda tau, harta pusako tinggi secara hukumnya tidak dimiliki oleh pribadi melainkan suatu ulayat/kaum.mungkinkah suatu harta yang dimiliki bersama diberlakukan aturan hukum islam mengenai warisan.tentu tidak.
      jadi tidak ada yang salah dengan aturan ini,perempuan yang mewarisi hak milik suatu harto pusako tinggi (bundo kanduang) hanyalah sebagai perwakilan dari kaum itu seperti seorang sekretaris dalam suatu organisasi. jadi harta itu tidak bisa dipakai oleh bundo kandung untuk kepentingan pribadinya, harta pusako tinggi hanya digunakan untuk segala kepentingan kaum.

      dan harto pusako rendah itu berasal dari harta yang dimiliki sipemberi waris bisa dari berbagai sumber. dan harta inilah yang diatur oleh islam.dan dalam pengaturan harta ini dalam aturan minang menyerahkan kepada pemilik individunya, tidak ada khusus mengkhususkan baik itu antara laki2 ataupun perempuan ataupun aturan yang hendak dipakai (adat,islam,BW(perdata))
      jika ada yang melakukan pembagian harta warisan ini dengan menggunakan aturan harta pusako tinggi, barulah anda menyatakan orang minang itu salah.

  13. Assalamu’alaikum Wr. Wb.

    Menurut saya adat minang tidak seluruhnya bertentangan dengan agama. Karena pada dasarnya Islam hadir bukan untuk merubah ataupun menggantikan adat dan budaya lokal dengan adat dan budaya arab. Islam adalah rakhmatan lil ‘alamin oleh karenanya sebagai rakhmat, Islam sendiri mengakui adanya perbedaan suku bangsa pada setiap manusia. Pengakuan akan adanya perbedaan ini tentunya berimplikasi pula pada pengakuan adat dan budaya yang ada di dalamnya. Adapun kehadiran Islam ke dalam sebuah suku bangsa disertai dengan kehadiran para ulama-ulama yang secara waris nasab dan ilmu memiliki kewenangan untuk berijtihad. Hal yang paling menarik dalam penyesuaian adat kedalam agama adalah adanya dua kepentingan yang berbeda latar belakang. Kepentingan pertama adalah kepentingan pemuka adat dalam mempertahankan eksistensi hak dan wewenangnya. Kepentingan kedua adalah kepentingan Islam itu sendiri untuk menempatkan suatu perkara pada hukumnya. Hal yang menarik yang saya dapat ambil kesimpulan dari penjelasan tentang adat minang oleh penulis adalah adanya keambiguan dalam pemahaman pusaka tinggi dan wakaf. Pada dasarnya dari pemaparan di atas, pusaka tinggi dapat diartikan sebagai wakaf keluarga (kaum) dimana harta itu tidak dapat dimiliki atau dikuasai secara individu akan tetapi dalam hal pemanfaatan tentunya masih bertentangan dengan hukum islam. Wakaf keluarga pada dasarnya boleh dimanfaatkan oleh siapapun sejauh yang memanfaatkannya adalah keluarga (kaum) dari pendahulunya yang mewakafkannya dan tentunya juga dengan aturan-aturan yang tidak bersifat diskriminatif pada gender tertentu (Laki-laki ataupun perempuan) dan dalam pengambilan garis keturunan dan pemanfaatan harta wakaf keluarga ini tentunya dari keturunan laki-laki karena seseorang dianggap secara nasab berkerabat dalam Islam didasarkan pada siapa ayahnya bukan ibunya. Siapapun laki-laki atau perempuan selama memiliki bin atau binti yang sama pada pendahulunya maka dia berhak atas pemanfaatan tanah tersebut dengan ketentuan-ketentuan wakaf yang telah diatur. Sebagai landasan hukum fiqih dalam aturan-aturan wakaf dan sebagainya tentang adat dan budaya lokal yang hendak diislamkan sebagai bentuk Islam yang universal dan rakhmatan lil ‘alamin silahkan dikonsultasikan dengan para ulama yang secara nasab dan ilmu lurus kepada Rosulullah SAW. Karena Islam sudah sempurna dan kesempurnaannya adalah dengan adanya para ulama yang dapat menetapkan hukum dengan ijtihadnya bukan orang awam seperti saya ataupun mereka yang menghujat adat minang yang secara akal terkadang masih bertentangan dengan pemahaman ulama. Akhir kata Wallahu ‘alamu bissowab.

    Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

  14. Anda pelajari dulu adat minang jangan melihat dari sisi agama, Buya Maso’ed pernah menjelaskan bahwa di minangkabau orang bernasab ke bapak dan bersuku ke ibu. tidak pernah orang minang menyatakan bernasab ke ibu. dalam perkawinan memakai nama bin tetap nama bapaknya.

  15. Maaf, yg koment sebelumnya saya delete, ini blog pribadi.

  16. Da Is, makasi atas info nyo yo. Sangat informatif dan jelas.
    Wassalam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 336 other followers

%d bloggers like this: