Minangkabau “yang lain”:Negosiasi Matrilineal, Islam dan Identitas Minangkabau

Oleh : Mina Elfira

Pendahuluan

Mengunakan hasil penelitian yang saya lakukan dalam dalam kurun waktu 2002-2005 pada masyarakat Minangkabau, yang terfokus di Padang, Sumatera Barat, saya ingin memberikan kontribusi dalam diskusi bagaimana masyarakat Minangkabau mengaplikasikan dan mengintrepetasikan nilai-nilai Adat dalam kehidupan keseharian mereka. Minangkabau tidak hanya dikenal sebagai masyarakat matrilineal terbesar di dunia, namun juga dikenal sebagai salah satu masyarakat ‘fanatik Islam’ di Indonesia, negara dengan populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia.

Matrilineal dan Islam telah menjadi identitas dari Minangkabau. ‘Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (Adat bersendikan syariah, syariah bersendikan kitab suci Al-Qur’an)’ adalah pepatah ideologis yang membuktikan bagaimana adat Minangkabau yang bersendikan matrilineal telah banyak dipengaruhi oleh Islam yang datang ke masyarakat Minangkabau sekitar abad ke 16. Selain Islam dan nilai-nilai matrilineal, hukum nasional Indonesia juga berperanan dalam menata kehidupan masyarkat Minangkabau baik di ranah publik maupun privat. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang pengaplikasian hukum-hukum ini saling berkontradiksi satu sama lainnya terutama dalam hal-hal yang menyangkut kepemilikan harta benda, warisan, serta urusan perkawinan. Dalam makalah ini saya akan memfokuskan pada bagaimana individu- individu Minangkabau, yang telah keluar dari keIslamannya, menggunakan posisinya yang ambivalen, agen perubahan sekaligus penyokong adat, untuk memaksimalkan keuntungan-keuntungan yang dapat mereka raih dalam kaitannya dengan hak-hak dan keistimewaan sebagai orang-orang Minangkabau. Isu utama makalah ini adalah menganalisa sejauh mana subjek tersebut meraih kesuksesan dalam memodifikasi adat sehingga status mereka dapat diakui secara kultural; dengan cara me(re)konstruksi apa yang dapat dipertimbangkan sebagai identitas dan keluarga Minangkabau.

Untuk mengkaji isu tersebut dan untuk menjelaskan pengalaman hidup individu-individu Minangkabau, yang telah keluar dari keIslamannya, saya lebih bergantung pada data-data kualitatif yang diperoleh dengan mengunakan metode riset kualitatif. Alasan pemilihan saya didasarkan pada argumen Nancy Lopez yang mengatakan bahwa metode kualitatif mampu menangkap pengalaman-pengalaman yang kontekstual, kehidupan nyata dari keseharian individu-individu yang diinterview. Namun, metode ini, yang mampu menghasilkan data kontekstual yang kaya, juga mempunyai beberapa kelemahan Kelemahan umum dari metode ini adalah keterbatasan jumlah kasus yang dapat dikaji secara intensif dengan mengunakan metode ini. Selain itu, Clive Seale berargumen bahwa “there is a danger here of imagining that a particular interaction format (the unstructured interview) is an automatic guarantee of the analytic status of the data that emerge”. Karena keterbatasan yang telah disebutkan diatas, secara fleksibel saya juga memanfaatkan data kuantitatif hasil beberapa survei terhadap isu-isu yang terkait yang telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyokong analisis saya.
Matrilineal dan Islam: Dua pilar utama identitas Minangkabau

Dalam artikelnya ‘Ethnicity and Social Change’ Daniel Bell berpendapat bahwa di dunia modern etnisitas telah menjadi sedemikian penting kedudukannya dari pada akelas karena etnisitas mampu mengabungkan suatu kepentingan (sesuatu yang menguntungkan) dengan ikatan kebersamaan yang efektif”. Fokus utama dari etnisitas, tentu saja, kelompok-kelompok etnik. J. Milton Yinger secara umum mendefinisikan suatu kelompok etnik sebagai suatu segmen dari sebuah masyarakat yang lebih besar yang para anggotanya diasumsikan, baik oleh mereka sendiri maupun oleh orang lain, mempunyai asal-asul yang sama dan berbagi segmen-segmen penting dari suatu budaya yang sama. Selain itu, para anggota tersebut, turut berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas bersama yang mana memiliki faktor-faktor asal-usul (baik nyata maupun hanya sebuah mitos) serta budaya yang sama menjadi faktor-faktor signifikan sebagai penanda, baik dilakukan oleh mereka sendiri maupun oleh orang lain, bahwa mereka berbeda dengan yang lainnya. Faktor-faktor yang sangat signifikan ini membentuk identitas dasar mereka.

Menururt Gordon Allport, identitas cenderung mengkristal dalam bentuk symbol-simbol atau tanda-tanda. Namun, Allport juga menegaskan bahwa, simbol identitas “may be ignored or interpreted quite differently in the next [future], depending on the shape and significance of the underlying criteria of identity.” Argumen Allport ini ditegaskan pula oleh Nathan Glazer and Daniel P. Moynihan yang berhipotesis bahwa “ethnic groups bring different norms to bear on common circumstances with consequent different levels of success – hence group differences in status”. Oleh karena itu, Glazer dan Moynihan menambahkan bahwa tindakan-tindakan untuk tidak memperdulikan ataupun menginterpretasikan kembali sebuah simbol identitas, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat bersangkutan, merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh suatu kelompok etnik dalam usaha mereka untuk tetap eksis atau memperoleh status yang lebih baik di dunia ini. Teori-teori yang telah disebutkan di atas akan digunakan dalam menganalisa (re)identitas Minangkabau, kelompok etnik terbesar keenam dari sekitar seribu kelompok etnik dan sub-etnik di Indonesia saat ini.

Dapat dikatakan bahwa ‘matrilini’ merupakan salah satu aspek utama dalam mendifinisakan identitas Minangkabau. Dampak dari aplikasi prinsip-prinsip matrilineal ini (garis keturunan dan harta warisan diturunkan melalui garis ibu/perempuan), kaum perempuan Minangkabau memiliki status istimewa dan dapat memainkan peranan yang cukup signifikan di dalam komunitas mereka. Diantara peranan-peranan penting tersebut meliputi peranan sebagai penerus keturunan, pemilik harta warisan dan ‘manajer’ keluarga mereka masing-masing. Kaum perempuan Minangkabau juga turut memainkan peran dalam menentukan sukses dan gagalnya pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai mamak (paman dari pihak ibu), dan penghulu (kepala suku). Argumen ini disokong oleh riset-riset yang telah dilakukan oleh para peneliti masyarakat dan budaya Minangkabau sebelumnya, meliputi Joanne C Prindiville (1981), Lucy A. Whalley (1993), Joke van Reenen (1996) and Peggy Reeves Sanday (2002). Karena peran-peran mereka yang sangat signifikan tersebut, perempuan Minangkabau disimbolkan sebagai ‘limpapeh Minang, ranah Pagaruyuang’ (pilar utama Minangkabau, tanah Pagaruyung ). Ketika saya melakukan riset saya di masyarakat Minangkabau, di Sumatra Barat , sepanjang diskusi-diskusi saya dengan para informan, saya mendapat kesan yang kuat bahwa sebagian besar masyarakat Minangkabau, baik pria maupun perempuan, merasa bangga dan sangat mengidentifikasi diri mereka sebagai urang Minang (orang Minangkabau) yang berbeda dengan grup etnik lainnya, terutama yang berada dalam wilayah Negara Indonesia. Sepanjang penelitian lapangan, saya menemukan bahwa ada beberapa orang Minangkabau yang masih mendefinisikan adat mereka sebagai adat matriarchaat (matriarki) , yang mengindikasikan legitimasi kaum perempuan dalam urusan kekuasaan (power),walaupun konsep ini telah ditolak oleh sebagian besar antropolog dengan argumen bahwa otoritas masih berada ditangan kaum lelaki dalam posisi mereka sebagai saudara laki-laki, saudara laki-laki ibu,dan kepala suku.

Disamping matrilini, Islam tampil sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas Minangkabau. Selain masyarakat Aceh, masyarakat Minangkabau dikenal sebagai salah satu dari masyarakat yang sangat kuat keIslamannya. Islam bukanlah agama pertama yang tiba di Minangkabau, sebagaimana diketahui bahwa agama Hindu dan Budha telah masuk terlebih dahulu. Namun setelah penetrasi islam kedlam masyarakat Minangkabau, agama Islam telah menjadi salah satu kekuatan sentrifugal. Setelah kedatangan Islam, kata ‘Islam’ selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pepatah ideologis Minangkabau, walaupun dalam kaitannya dengan adat telah berubah beberapa kali. Rekodifikasi adat dapat dilihat dari terbentuknya Adat Islamiah, yang berarti adat yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Adat Islamiah diordinasikan sebagai adaik nan sabana adaik (adat yang benar-benar adat sesungguhnya).

Tidak dapat dipungkiri bahwa diseminasi Islam kedalam masyarakat Minangkabau telah memberikan dampak yang signifikan dalam perubahan struktur organisasi sosialnya, terutama yang berkaitan dengan relasi gender dan sistem pewarisan. Salah satu dampak dari masuknya nilai-nilai Islam kedalam adat dapat dilihat dari adanya beberapa perubahan dalam sistim pewarisan di masyarakat Minangkabau. Menururt adat Minangkabau unit keluarga terkecil terdiri dari seorang ibu dengan anak-anaknya dan dikenal dengan istilah samande (satu ibu) yang dipimpin oleh seorang perempuan dalam posisinya sebagai ibu.that. Selain itu, berdasarkan sistem kekerabatan Minangkabau seorang lelaki (sebagai ayah/suami) adalah ‘orang lua (orang luar)’ dari keluarga matrilineal istrinya dengan posisinya sebagai urang sumando. Anak-anaknya secara otomatis menjadi bagian dari keluarga matrilinreal ibu mereka. Anak-anak tersebut akan memakai nama suku ibu mereka, tidak nama suku ayah mereka. Selain itu, berdasarkan sistem kekerabatan Minangkabau yang matrilineal tersebut, seorang lelaki Minangkabau dalam fungsinya sebagai mamak (saudara laki-laki ibu) mempunyai tanggung jawab untuk memelihara anak-anak dari saudata perempuannya. Bahkan dapat dikatakan hubungan seorang mamak dengan para kamanaka (anak dari saudara perempuan)nnya secara adat jauh lebih kuat dari pada hubungan seorang ayah dengan anak-anaknya. Hal ini dapat dilihat dari aturan adat yang menetapkan para kamanakanlah yang natinya mewariskan harta warisan dan kedudukan adat (pusako dan sako) seorang mamak.

Namun, berdasarkan hasil riset Proyek Penelitian Hukum Adat yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung di daerah Sumatera Barat pada tahun 1976 pengertian samande telah dimodifikasi sebagai keluarga inti yang terdiri dari ibu, anak-anak dan ayah yang diposisikan sebagai kepala keluarga. Bisa dikatakan bahwa modifikasi merupakan dampak dari pengaruh hokum islam yang memposisikan laki-laki sebagai kepala keluarga (Al Qur-an, An-Nisa, 4:34) .

Dalam rangka mengintegrasikan adat, yang memuat nilai-nilai matrilineal, dengan hukum Islam diselenggarakanlah musyawarah masyarakat Minangkabau yang diselenggarakan di Bukittinggi 2-4 Mei 1953. Musyawarah tersebut dihadiri perwakilan-perwakilan kepala suku, pemimpin adat, kaum ulama Islam dan kaum intelektual serta perwakilan dari pemerintah Indonesia, yang berfungsi sebagai saksi dari acara tersebut. Dalam perhelatan tersebut, para anggota musyawarah sepakat untuk membuat keputusan, yang mengikat bagi masyarakat Minangkabau secara keseluruhan, yaitu pusako tinggi (harta warisan turun temurun) masih tetap diwariskan menurut prinsip-prinsip matrilineal sedangkan pusaka rendah (harta pencaharian), tidak diwariskan menurut aturan matrilineal namun akan diwariskan berdasarkan hukum Islam. Menurut syariah, anak laki-laki berhak mewariskan harta orang tuanya dua kali lebih banyak daripada hak anak perempuan. Konsensus ini dibuat dalam rangka menghindari konflik antara hak seorang anak dan seorang kemenakan. Usaha ini merupakan salah satu contoh bagaimana orang-orang Minangkabau merekonsiliasi hukum matrilineal dengan hukum Islam yang, tampaknya saling berkontradiksi, terutama dalam kaitannya dengan pembagian harta warisan

Terintegrasinya Islam dalam Adat Minangkabau dapat dilihat juga dari cara orang-orang Minangkabau mendefinisikan diri mereka sendiri. Dalam upacara penutupan “Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau”, yang diselenggarakan di Batusangkar dari tanggal 1 sampai 7 Augustus 1970 dan dihadiri oleh ilmuwan-ilmuwan MInangkabau yang relatif terkenal serta para pemimpin adat yang cukup berpengaruh pada masa itu , defnisi orang Minang ditegaskan kembali sebagai:
Moyangnya turun dari gunung Merapi, sekarang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkiblat ke Baitullah.

Di masyarakat Minangkabau kontemporer, tampaknya Adat Islamiah masih tetap eksis dan digunakan sebagai pondasi pandangan hidup dalam hal bermasyarakat. Misalnya
Di pusat kota Padang (ibu kota propinsi Sumatra Barat) berdiri sebuah papan pengumuman dengan bertuliskan kata-kata “PERDA (Peraturan Daerah) anti maksiat merupakan perwujudan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Papan pengumuman tersebut, yang mempromosikan aturan pemerintah daerah propinsi Sumatera Barat mengenai tindakan anti maksiat , mendemostrasikan bagaimana pemerintah daerah tersebut secara sadar mengunakan hukum adat Islamiah dalam usaha mereka untuk melegitimasi keputusan-keputusan mereka di ranah publik di ranah Minang (kampuang halaman Minangkabau), dan, secara tidak langsung, menyuarakan keberlangsungan dari adat Minangkabau.

Namun interpretasi dan aplikasi adat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah publik maupun privat, sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik di Indonesia, yang kerap berubah-ubah, serta penetrasi nilai-nilai luar kedalam budaya Minangkabau itu sendiri. Adanya Interpretasi baru terhadap hukum adat dapat berdampak terhadap pengertian identitas Minangkabau, sebagaimana Evelyn Blackwood berargumen bahwa pengertian adat “constitute the foundational discourse for Minangkabau identity and ethnicity”.

Berkembangnya pengaruh Kristenisasi di masyarakat Minangkabau salah satu faktor yang patut dipertimbangkan. Ketika saya melakukan penelitian lapangan di Padang, komunitas Minangkabau di kota tersebut sangat peduli sekali terhadap berkembangnya
‘proses Kristenisasi ‘di ranah Minang (tanah Minangkabau) sebagimana diutarakan oleh H. Rusydi Hamka, seorang ulama Islam yang dihormati di ranah Minang dan anak dari Hamka, ulama Islam Minangkabau yang terkenal di Indonesia.
Seperti informasi yang kita terima bahwa ada mahasiswa yang dihipnotis dalam rangka kristenisasi. Tidak boleh ada kristenisasi masuk sini. Karena tanah disini tanah adat, bikin aturan tidak boleh bikin gereja disini!

Komentar dari Rusydi Hamka, yang mengkritik masyarakat kontemporer Minangkabau people yang sedang mengalami krisis identitas dan kepercayaan diri, , merupakan representasi ketakutan sebagian besar orang-orang Minangkabau bahwa mereka mungkin telah menjadi target dari proses kristenisasi tersebut. Ketika mendiskusi isu tersebut dengan para informan saya, kasus Salmon Melianus Ongirwalu, yang mendapat liputan secara meluas baik dari media local maupun nasional, adalah kasus yang sering dijadikan contoh, baik oleh oleh orang-orang Minangkabau yang tidak setuju dengan adanya proses kristenisasi tersebut maupun yang setuju. Walaupun kedua kelompok yang berlawanan ide tersbut melihat dari perpektif yang berbeda.

Kasus tersebut terjadi pada tahun 1999 ketika Salmon Melianus Ongirwalu, seorang laki-laki beragama Kristen, terbukti bersalah di pengadilan negeri atas tindakannya menculik dan memperkosa seorang gadis Muslim Minangkabau yang baru berusia 16 tahunan. Walaupun hakim telah menjatuhkan hukuman bersalah kepada Salmon beberapa orang Minangkabau masih tidak puas dengan keputusan hakim tersebut. Ketidakpuasan mereka, sebagaimana diutarakan oleh salah seorang anggota Forum Komunitas Jihad Sumatera Barat, dikarenan hakim tidak secara jelas dan langsung menyebutkan bahwa “tindakan Salmon tersebut tidak dapat dipisahkan dari usaha kristenisasi di ranah Minang”. Opini tersebut bisa merupakan sebuah indikasi bahwa beberapa orang Minangkabau memberikan perhatian yang cukup serius terhadap kasus ini karena adanya isu Kristenisasi. Dapat dikatakan pula bahwa jika gadis yang diperkosa bukan orang Minangkabau atau orang Kristen sejak lahirnya, kasus ini mungkin tidak akan menjadi isu nasional

Dalam penelitian lapangan saya menemukan beberapa orang Minangkabau yang telah keluar dari agama Islam. Sebagian besar dari mereka pindah agama karena perkawinan (mengikuti agama pasangannya) dan sebagian besar mereka menjadi pemeluk agama Kristen. Walaupun saya pernah mengenal seorang lelaki Islam Minangkabau yang belum menikah yang menjadi pemeluk agama Budha. Pertanyaannya adalah” apakah tindakan mereka tersebut berdampak terhadap hak dan kewajiban yang mereka peroleh sebagai anggota masyarakat Minangkabau, serta identitas keMinangkabauan mereka?”

Tindakan keluar dari Islam dan dampak sosial-kulturalnya

Setelah menyelesaikan interview-interview yang dilakukan selama melakukan penelitian lapangan, yang terfokus di ranah Minang , ada beberapa observasi yang dapat saya kemukan dalam kaitannya dengan persoalan tindakan keluar dari Islam serta dampak sosial-kulturalnya. Hasil observasi saya menunjukan bahwa tampaknya masyarakat Minangkabau cenderung untuk memberikan beberapa sanksi terhadap orang-orang Minangkabau yang keluar dari agama Islam. Sanksi yang diberikan dapat berbentuk sanksi moral maupun material, atau bisa juga kedua-duanya yang harus ditanggung oleh orang-orang tersebut. Orang-orang Minangkabau yang meninggalkan keIslamannya atau menjadi pemeluk agama lain diluar Islam bisa kehilangan segala hak dan kewajiban mereka yang disediakan oleh Adat. Mereka bahkan bisa dikeluarkan dari komunitas adat Minangkabau, sebagaimana diilustrasikan oleh kasus Nina dan Lila.

Nina adalah anak perempuan kedua dari keluarganya. Sejak kakak perempuan tertuanya, yang juga anak tertua, meninggal dunia, Nina mengantikan posisi saudara perempuannya tersebut sebagai representasi keluarganya dalam acara-acara Adat, bilamana ibunya berhalangan hadir. Namun sejak Nina menikah dengan suaminya secara agama Kristen, yang dianggap oleh keluarga Nina dan komunitas Minangkabau sebagai tanda keluar dari keIslamannya, orangtua Nina lalu mentransfer segala hak dan kewajiban yang dulu dimiliki Nina ke adik perempuan Nina. Nina dan anak-anaknya, yang telah dibaptis sebagai tanda pemeluk agama kristen, pun telah kehilangan hak mereka atas harato pusako. Bahakan orangtua Nina mengatakan kepada saya bahwa Nina juga tidak akan menerima harato pancaharian orang tuanya. Nina yang mengetahui keputusan orang tuanya menerima semua keputusan tersebut. Selain itu, walaupun Nina mengatakan kepada saya bahwa dia masih mengangap dirinya seorang Islam namun komunitas adat, dampak dari perkawinannnya yang diselenggarakan secara agama Kristen, tidak mengakui dia lagi sebagai orang Minangkabau. Oleh karena itu ia tidak dapat menuntut hsegala hak dan kewajibnnya sebagai orang Minangkabau. Misalnya, walaupun keluarga dekat Nina (orang tuaserta adik-adik Nina) akhirnya dapat menerima kembali Nina, suaminya serta anak-anak Nina sebagai bagian dari keluarga mereka, Nina dan kelaurga batihnya tetap tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga Adat. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Nina tidak pernah diundang ke acara-acara adat. Adik perempuan Ninalah yang menemani orang tua Nina, tatau kadang-kadang mewakili keluarga besar Nina, dalam kegiatan-kegiatan adat. .
Lila , adalah seorang ibu pekerja dengan beberapa anak. Dia menikahi seorang lelaki Jawa secara agama Islam. Perkawinannya juga diselenggarakan secara adat Minangkabau , termasuk menerima secara resemi suami Lila, yang menjadi pemeluk Islam, sebagai anggota komunitas adat (urang sumando). Namun, setelah memiliki beberapa orang anak, suami Lila kembali memeluk agama sebelumnya (Kristen), demikian pula dengan Lila dan anak-anak mereka. Atas tindakan tersebut, Liula dikeluarga dari keanggotaan tidak hanya dari keluarga besar Lila (orang tua dan saudara-saudara Lila), namun juga komunitas adat. Misalnya saja, sebagai satu-satunya anak perempuan, Lila biasanya yang menemani orang tuanya atau mewakili ibunya dalam kegiatan-kegiatan adat, namun kini isteri abang tertuanya, yang mnejadi representasi keluarga besar Lila, yang menemani ibu Lila dalam kegiatan-kegiatan adat tersebut. Lila juga kehilangan haknya atas harato pusako. Namun, tidak seperti Nina, dengan izin orang tua dan saudara-saudaranya, yang akhirnya dapat menerima kembali Lila sebagai bagian dari keluarga mereka, Lila masih menerima bagian dari harato pancaharian orang tuanya yang dibagi menurut hukum Negara Indonesia.
Sanksi moral tidak hanya ditanggung oleh individu-individu yang bersangkutan, namun, baik secara langsung maupun tak langsung, keluarga yang bersangkutan merasakan dampaknya. Berdasarkan observasi saya, secara umum orang-orang Minangkabau mempunyai pendapat yang negative terhadap individu-individu Minangkabau yang keluar dari Islam. Mereka tidak hanya ‘menghujat’ individu-individu tersebut namun juga keluarga mereka yang dianggap tidak mampu memberikan bimbingan agama Islam secara benar kepada individu-individu Minangkabau yang keluar dari Islam tersebut. Dalam rangka menghidari kecaman-kecaman dari masyarakat, orang-orang Minangkabau cenderung menutupi kenyataan bila ada salah seorang anggota keluarga mereka yang telah keluar dari Islam.

Observasi ketiga dalam kaitannya dengan isu ini yaitu walaupun mayoritas masyarakat Minangkabau sangat peduli dan menunjukan keprihatinannya terhadap orang-orang Minangkabau yang dianggap murtad (keluar dari agama Islam), mereka tampaknya lebih peduli kepada perempuan-perempuan Minangkabau yang keluar dari Islam dari pada para laki-laki Minangkabau yang melakukan tindakan tersebut. Dapat dikatakan bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan kontribusi-kontribusi penting yang diberikan oleh kaum perempuan Minangkabau kepada masyarakat yang matrilineal-Islam ini. Karena kaum perempuan Minangkabau memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting dalam masyarakatnya, seperti fungsinya sebagai penerus keturunan, masyarakat matrilineal-islam Minangkabau menghargai kaum perempuan Minangkabau sebagai salah satu pilar utama masyarakat. Membiarkan kaum perempuan keluar dari Islam bisa memebrikan dampak negative terhadap masa depan Minangkabau, sebagaimana diekspresikan oleh salah seorang informan saya:
Jiko padusi-padusi awak la diKristenkan capek atau lambek ranah ko lah jadi Kristen tantu la indak ado lai Minang ko

Jika perempuan-perempuan kita telah dikristenkan, cepat atau lambat tanah ini kan menjadi Kristen [akibatnya] tentu sudah tidak ada lagi Minangkabau

Observasi saya juga menunjukan bahwa kaum perempuan Minangkabau yang keluar dari Islam lebih merasakan dampak negatifnya dari pada kaum lelaki Minangkabau dalam kaitannya dengan harta warisan. Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa harta warisan diturunkan menururt sistim matrilineal (garis ibu). Hasil musyawarah masyarakat Minangkabau yang diselenggarakan di Bukittinggi 2-4 Mei 1953 telah memisahkan harato pusako dengan harato pancaharian, yang diwariskan berdasarkan hukum Islam. Namun dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan hasil observasi di lapangan, secara umum bisa dikatakan bahwa masyarakat Minangkabau masih memakai sistim pewarisan adat Minangkabau yang matrilineal untuk pembagian harato pusako, terutama dalam hal kepemilikan harta tidak bergerak (mis.rumah, tanah . Seperti yang diutarakan oleh E (44 tahun , ibu rumah tangga) mengenai rumah yang didirkan oleh ayahnya akan diperuntukan bagi dia dan adik-adik perempuannya saja. Adik-adiknya yang laki-laki baru memperoleh bagian (namun tidak berdasarkan hukum Islam) bila rumah tersebut dijual. Dapat dikatakan bahwa secara umum dalam hal warisan kaum perempuan Minangkabau masih diuntungkan. Akan tetapi, keistimewaan tersebut tampaknya bisa ditarik begitu saja bila perempuan-perempuan Minangkabau itu keluar dari keIslamannya, sebagaimana terlihat dari kasus Nina dan Lila. Akibat tindakannya menikah dengan seorang laki-laki non Muslim dan membangun rumah tangga tidak berdasarkan nilai-nilai Islam, keluarga Nina memutuskan untuk tidak memberikan warisan apapun kepada Nina dan anak-anaknya. Rumah yang didirkan oleh orang tua Nina (harato pancaharian), tidak diwariskan kepada Nina atau adik-adik laki-lakinya, namun akan menjadi milik adik perempuan Nina. Sama seperti Nina, Lila, yang seharusnya mewariskan harato pusako karena ia satu-satunya anak perempuan orang tuanya, tidak dapat menuntut haknya atas harato pusako. Namun, tidak seperti nasib Nina, Lila masih mendapat hak waris dari harato pancaharian orang tuanya yang dibagi menururt hukum Indonesia.
Penemuan lain yang dapat saya kumpulkan dari penelitian lapangan pada masyarakat Minangkabau dalam kaitannya dengan dampak sosio-kultural dari tindakan keluar dari Islam yaitu individu-individu Minangkabau yang keluar dari agama Islam bisa kehilangan identitas mereka sebagai orang Minangkabau. Misalnya, ketika saya mengatakan kepada salah seorang informan saya bahwa saya bermaksud untuk mewawancarai tetangganya, seorang perempuan Minangkabau yang menikah dengan seorang laki-laki beragama Kristen dan pernikahan dilakukan secara agama Kristen, dia menjawab
“Manga pulo inyo ka di wawancarai? inyo kan indak urang awak lai , inyo lah jadi Nie!” (kenapa pula dia akan diwawancarai? Dia kan bukan orang kita lagi [Minangkabau]; dia telah menjadi seorang Nias). Suami perempuan itu ternyata adalah orang Mentawai, yang memang banyak beragama Kristen dan sistim kekeluargaannya adalah patrilineal.

Menururt Rita Smith Kipp, diantara Batak Karo, suku Melayu sebagian diidentifikasikan dengan Islam. Oleh karena itu, orang Batak Karo memanggil seorang anggotanya yang pindah ke agama Islam sebagai ‘telah menjadi melayu’ dan berhenti menjadi Batak Karo. Jika pada masyarakat Batak Karo digunakan istilah ‘menjadi Melayu , kepada orang -orang Batak karo yang telah menjadi pemluk agama Islam, di masyarakat Minangkabau di urban Padang ada istilah ‘lah jadi urang Nie’ (menjadi orang Nias), kepada orang-orang Minangkabau yang telah menjadi pemeluk agama Kristen. Istilah ini ada mungkin dikarenakan diantara orang-orang Minangkabau di urban Padang suku Nias diidentifikasikan dengan Oleh karena itu, mereka memanggil orang Minangkabau yang telah keluar dari Islam dan menjadi Kristen dengan istilah ‘menjadi orang Nias’ dan oleh karena itu tidak dapat disebut lagi orang Minangkabau. Ketakutan akan kehilangan identitasnya sebagai orang Minangkabau bisa jadi salah satu alasan utama mengapa beberapa orang Minangkabau berusaha untuk menutupi tindakan mereka keluar dari agama Islam, sebagaimana terlihat dari kasus Jamil.

Jamil seorang laki-laki Minangkabau berusia enam puluh tahunan telah menjadi pemeluk agama Kristen karena menikah dengan perempuan keturunan Jawa beragama Kristen Namun, Jamil berusaha ‘menutupi’ perubahan agamanya. Hampir tidak seorang anggota komunitas Minangkabau atau or keluarga besar matrilinealnya, kecuali abang laki-laki dan ibunya, yang sadar akan perubahan agamanya. Menururt Jamil, tindakan menutupi konversi agamanya dilakukan karena:
Sepertinya tabu sekali bagi orang Minang untuk pindah agama [dari agama Islam] berat sekali resikonya….lebih-lebih kalau masih tinggal disana….sepertinya ndak ada tempat buat kita.

Negosiasi Matrilineal, Islam dan Identitas Minangkabau

Bila seorang Minangkabau sudah tidak Muslim lagi,
Maka Minangnya sudah hilang. Yang tinggal hanya kabaunya saja

Sebagaimana terekspresikan dalam ungkapan diatas, yang cukup dikenal dikalangan orang-orang Minangkabau, sudah menjadi ketentuan yang diterima oleh sebagian besar orang Minangkabau bahwa orang-orang Minangkabau yang telah meninggalkan islam tidak dapat lagi mengidentifikasikan dirinya sebagai orang-orang Minangkabau. Sebagaimana diungkapkan oleh Jamil, masyarakat Minangkabau masih secara ketat melarang anggota-anggotanya untuk meninggalkan Islam. Sebab meninggalkan Islam sama saja meninggalkan Minangkabau, baik secara fisik maupun moral. Oleh karena itulah mengapa orang-orang Minangkabau yang telah meninggalkan Islam biasanya, baik secara terpaksa ataupun tidak, juga meninggalkan ranah Minang. Dapat diargumentasikan bahwa consensus “tidak Islam, tidak Minangkabau” seperti tercermin dari kutipan diatas telah diterima sebagai hokum tidak tertulis diantara majoritas Minangkabaus yang masih merupakan bagian masyarakat yang paling fokal dan mendominasi. Misalnya, ketika komunitas Minangkabau yang beragama Kristen berencana untuk menggunakan kata Minangkabau untuk asosiasi agama Kristen, rencana tersebut memicu protes dari mayoritas Minangkabau (Islam). Alasan mereka untuk memprotes rencana tersebut karena “Minangkabau” mempresentasikan banyak hal: teritori, budaya dan grup etnik, dan karena pondasi Minangkabau adalah Islam, sebagaimana diekspresikan oleh pepatah ideology mereka, orang-orang Minangkabau yang telah meninggalkan Islam, kehilangan hak-hak mereka untuk mengunakan kata ‘Minangkabau’ tersebut. Isu ini menjadi polemik nasional. Mendapat tekanan dari mayoritas Minangkabau, yang direpresentasikan oleh beberapa intelektual, kepala Adat, dan ulama islam l terkenal Minangkabau baik yang berada di luar maupun di ranah Minang, akhirnya, komunitas Minangkabau Kristen mengunakan kata Sumatera Barat sebagai nama asosiasi mereka. Contoh ini mengilustrasikan betapa terkaitnya identitas Minangkabau identitas Islam diIndonesia.

Karena tekanan moral yang relatif kuat dari mayoritas Minangkabau terhadap orang-orang Minangkabau yang keluar dari Islam untuk tidak mengkaitkan lagi diri mereka dengan Minangkabau, orang-orang tersebut biasanya tidak secara formal/langsung memperlihatkan identitas mereka sebagai orang Minangkabau kepada sesama urang awak (Islam) kecuali bila mereka menutupi perubahan agama mereka. Misalnya, saya berkenalan dengan sesorang yang beragam Budha namun baru beberapalama kemudian dia mengakui bahwa dia keturunan orang Minangkabau, walaupun tidak mau bercerita banyak kenapa menjadi pemeluk agama Budha. Namun diluar komunitas Minangkabau yang Islam, terutama di komunitas mereka sendiri orang-orang tersebut masih dikenal atau memeperkenalkan diri, baik secara langsung mapun tidak langsung, sebagai orang Minangkabau. Hal ini mungkin disebabkan bahwa, kecuali perubahan agama, orang-orang ini masih menjalankan, dengan variasi yang berbeda-beda, adat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana yang diungkapkan oleh Toni (35 tahun) mengenai ayahnya, lelaki Islam Minangkabau yang masuk agama Kristen bahwa lepas dari masalah agama segala tindak-tanduk, gaya dan pandangan hidup ayahnya dapat dikatakan masih didasari nilai-nilai Minangkabau. Lebih lanjut Toni menyatakan bahwa di rumahnya budaya Minangkabau yang lebih dominan daripada budaya Cina-Jawa (dari pihak ibunya).

Dapat dikatakan, baik diungkapkan secara langsung maupun tidak langsung, ada keinginan dari orang-orang Minangkabau ini untuk tetap diakui sebagai anggota komunitas adat Minangkabau. Selain alasan moral (kecintaan terhadap keluarga besar Minangkabau mereka) ada juga alasan material. Sebagaimana diketahui kehilangan identitas Minangkabau berarti kehilangan hak atas harato pusako, dan bisa juga harato pancaharian orang tua mereka. Mengenai harato pancaharian orang tua mereka tidak dapat secara otomatis memilikinya karena hal itu tergantung dari suksesnya mereka melembutkan ‘kemarahan hati ‘orang tua dan anggota keluarga yang lain sebagaimana terlihat dari kasus Nina dan Lila di atas.

Namun, sebagimana diilustrasikan oleh kasus Nina dan Lila, walaupun orang tua dan keluarga dekat mereka telah dapat menerima, baik secara terpaksa ataupun tidak, mereka kembali, komunitas Adat Minangkabau yang ‘basandikan syarak’ masih tidak mengakui mereka secara formal. Hal ini dapat terlihat dalam perhelatan-perhelatan adat orang-orang tersebut tidak dilibatkan. Dalam diskusi saya dengan orang-orang Minangkabau yang beragama diluar Islam ada keinginan mereka untuk me (re) konstruksi) identitas Minangkabau yaitu hanya memfokuskankan pada nilai-nilai sebelum Islam yaitu nila-nilai matrilineal saja. Namun, tampaknya masih diperlukan usaha yang cukup lama dan melalui perdebatan yang panjang dalam merealisasikan ide ini.
Kesimpulan

Pepatah Minangkabau mengatakan bahwa “Adat tidak lapuk di hujan dan tidak lekang di panas”, yang menyiratkan bahwa eksistensi Adat Minangkabau itu akan tetap terjaga. Namun tidak pula dilupakan bahwa penafsir dari hokum adat itu adalah manusia dengan segala kepentingannya. Misalnya Hamka yang mengkritik nilai-nilai matrilineal Adat karena dianggap menyimpang dari hukum Islam, berusaha untuk ‘me(re)konstruksi’ Adat yang mengutamakan hukum Islam. Mengikuti langkah Hamka, orang-orang Minangkabau yang telah keluar dari Islam juga melakukan kritik terhadap Adat Minangkabau. Tapi, berlawanan dengan kritik dan tujuan Hamka, mereka mengkritik Adat yang begitu terkait erat sekali dengan matrilineal adat sehingga menururt mereka esensi matrilineal yang merupakan pondasi awal adat Minangkabau menjadi sempit. Oleh karena itulah mereka tampaknya berusaha pula untuk me (re)konstruksi Adat Minangkabau sebelum kedatangan Islam yaitu hanya berlandaskan nilai-nilai matrilineal sebagai identitas utama Minangkabau. Namun, tidak sebagaimana usaha Hamka, tampaknya usaha tersebut tidak mendapat sambutan meluas. Sebagaimana terlihat dari analisa usaha mereka belum mendapat hasil yang diharapkan. Michel Foucault mengatakan bahwa wacana dapat diubah dan kebenaran itu tergantung kepada orang-orang yang telah dengan sukses menguasainya. Dari analisa di atas wacana ‘Tidak Islam, tidak Minangkabau’ tetap menjadi pilihan mayoritas Minangkabau yang sebagian besar anggota komunitas Adatnya beragama Islam.
Daftar Pustaka
Abdullah, Taufik, 1966,’Adat and Islam: An examination of Conflict in Minangkabau’, Indonesia 2, 1-24.

Abdullah, Taufik, 1971, Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra. Ithaca, N.Y.,: Cornell University Modern Indonesia Project, Monograph Series.

Asnan, Gusti, 2003, Kamus Sejarah Minangkabau, Padang: Pusat Pengkajian Islam Minangkabau.

Azra, Azyumardi, 2003,Surau: Pendidikan Islam Traditional dalam Transisi dan Modernisasi (Surau; traditional Islamic educational institution in transition and modernization), Jakarta: Logos Wacana Ilmu Press.

Bell, Daniel, 1975, ‘Ethnicity and Social Change’, in Nathan Glazer and Daniel P. Moynihan (eds.),Ethnicity: Theory and Experience, Cambridge: Harvard University Press,141-174.

Blackwood, Evelyn, 2001,’Representing Women: The Politics of Minangkabau Adat Writings’,in The Journal of Asian Studies Vol.60, Number 1, February 2001,125-150.
Bowen, John R., 2003, Islam, Law and Equality in Indonesia: An Anthropology of public reasoning, Cambridge: Cambridge University Press

Caldwell, John C, Allan G. Hill and Valerie J. Hull (eds), 1988, Micro-approaches to Demographic Research,London: Kegan Paul

Cammack, Mark, 2002, ‘Islamic Inheritance Law in Indonesia: The Influence of Hazairin’s Theory of Bilateral Inheritance, Asian Law, Vol. 4, p.295-315.

Colombijn, Freek, 1994, Patches of Padang: The history of an Indonesian town in the twentieth century and the use of urban space, Leiden: Center of Non-Western Studies, Leiden University

Dobbin, Christine, 1974, ‘Islamic Revivalism in Minangkabau at the turn of the Nineteenth Century’, Modern Asian Studies 8 (3), 319-356.
Elfira, Mina, 2004, “Gender Representations in traditional Minangkabau oral literature”, presented at The International Association of Historian of Asia (IAHA) the 18th Conference, organized by Academia Sinica Taipei, Taiwan, December 6-10, 2004.

Elfira, Mina, 2005,’ Gender and Kinship, Descent Systems and Islam: In East Asia, Southeast Asia, Australia and the Pacific”, in Suad Joseph (ed.), Encyclopedia of Women and Islamic Cultures Volume 2, Brill: Leiden- Boston, 331-334.

Glazer, Nathan, and Moynihan, Daniel P.,1975, ‘ Introduction’, in Nathan Glazer and Daniel P. Moynihan (eds.),Ethnicity: Theory and Experience, Cambridge: Harvard University Press,1-26.

Gordon, Milton M., 1975,’Toward a General Theory of Racial and Ethnic Group Relations’, in Nathan Glazer and Daniel P. Moynihan (eds.),Ethnicity: Theory and Experience, Cambridge: Harvard University Press, .84-110.

Hamka, 1963, Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi, Djakarta: Tekad

Hamka, 1984, Islam dan Adat Minangkabau, Jakarta: Penerbit Panjimas.

Hazairin, 1950, Hukum Baru di Indonesia, Djakarta: Bulan Bintang.

Hazairin, 1964, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an, Djakarta: Tintamas.

Horowitz, Donald L., 1975,’ Ethnic Identity’, in Nathan Glazer and Daniel P. Moynihan (eds.),Ethnicity: Theory and Experience, Cambridge: Harvard University Press, 111-140

Katz, June S. and Ronald S. Katz, 1975, ‘The new Indonesian Marriage Law: a mirror of Indonesia’s political, cultural, and legal systems’, American Journal Comparative Law 23, 653-681.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera barat (LKAAM), 2000, Bunga Rampai Pengetahuan Adat Minangkabau, Padang: Yayasan Sako Batuah.

Lopez, Nancy (2003), Hopeful Girls, Troubled Boys: Race and gender disparity in urban education, New York and London: Routledge

Mahkamah Agung, Proyek Penelitian Hukum Adat, 1980, Penelitian Hukum Adat tentang Warisan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang, Jakarta.

Navis, A.A.,1984, Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, Jakarta: Grafiti Press.

Prindivile, Joanne C.,1981, ‘Image and Role of Minangkabau Women’ in G. Hainsworth (ed.) Southeast Asia: Women, Changing Social Structure, and Cultural Continuity, Ottawa: University of Ottawa Press.

Reenen, Joke van, 1996, Central Pillars of the House, Leiden : Research School CNWS

Rita Smith Kipp, 1996, Dissociated identities: Ethnicity, Religion, and Class in an Indonesian Society, Ann Arbor.

Sanday, Peggy Reeves, 2002, Women at The Center: Life in a Modern Matriarchy, Ithaca, NY, London: Cornell University Press

Seale, Clive,1999,’Qualitative interviewing’, in Clive Seale (ed.) Researching Society and Culture, London-Thousand Oaks-new Delhi: SAGE Publications, 202-216.
Simulie, H. Kamardi Rais Dt. P., 2002, ‘Kata Pengantar: Bukan Seperti Seminar Biasa’, in, H. Kamardi Rais Dt. P. Simulie and Mestika Zed (eds.), Menelusuri sejarah Minangkabau, Padang: Yayasan citra Budaya Indonesia and LKAAM Sumatra Barat, .ix-xxxv.

Suryadinata, Leo, Evi Nurvidya Arifin and Aris Ananta, 2003, Indonesia’s Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies

Translation of the meanings of The Noble Qur’an in the English language, translated by Dr. Muhammand Taqi-ud-Din Al-Hilali and Dr. Muhammad Muhsin Khan, Madinah,KSA: King Fahd Complex for the Printing of The Holy Qur’an, 1419 A.H.
Whalley, Lucy Anne,1993, Virtuous Women, Productive Citizens: Negotiating Tradition, Islam, and Modernity in Minangkabau, Indonesia, Ph.D. Thesis, University of Illinois at Urbana- Champaign
Yinger, J. Milton, 1994, Ethnicity: Source of Strength? Source of Conflict?, New York” State University of New York Prees

~ by Is Sikumbang on March 17, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: