Menyusun Strategi Pemberdayaan Perempuan di Nagari-nagari

oleh: P.R. Raudha Thaib/Padangmedia.com
puti-renoMenyusun sebuah strategi atau pola pikir dalam usaha menggerakkan atau memberdayakan perempuan Minangkabau tidak dapat berangkat hanya dari satu sektor, satu aspek atau dari sebuah kelompok masyarakat atau organisasi saja. Penyusunan sebuah strategi harus dilihat secara holistik dan global dalam satu rangkaian aktivitas kemasyarakatan baik individu maupun kelompok, karena satu sama lain saling terkait. Oleh karena itu, diperlukan suatu pemahaman pendahuluan terhadap beberapa aspek sebelum melangkah menyusun suatu strategi atau pola kegiatan dalam pemberdayaan yang dimaksudkan.

Bundo Kanduang atau perempuan Minangkabau yang akan dilibatkan atau yang akan dijadikan tujuan dalam pemberdayaan itu harus dipahami dulu batasan pengertian katanya. Bundo Kanduang manakah yang dijadikan sasaran pemberdayaan dimaksudkan. Karena kata Bundo Kanduang mempunyai beragam pengertian baik bagi perempuan itu sendiri maupun pihak-pihak lainnya;

a. Bundo Kanduang dalam mitologi.
Bundo Kanduang sebagai tokoh sentral dalam kaba Cindua Mato, sebuah cerita rakyat yang akhirnya menjadi sebuah mitologi. Bundo Kanduang dalam kaba tersebut adalah panggilan bagi raja Minangkabau yang perempuan. Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah refleksi masyarakat tentang peranan, fungsi dan eksistensi perempuan Minangkabau.

b. Bundo Kanduang dalam sejarah
Dalam sejarah Kerajaan Pagaruyung yang tertuang dalam Tambo Pagaruyung tercatat lima perempuan yang menjadi Raja Adat dan satu perempuan memangku ketiga gelaran itu Raja Alam, Raja Ibadat dan Raja Adat(Kerajaan Pagaruyung mempunyai Rajo Tigo Selo; Rajo Alam, Rajo Adat dan Rajo Ibadat). Hal ini merupakan suatu kenyataan sejarah yang tak dapat dimungkiri sekaligus sebagai bukti atas kemampuan perempuan Minangkabau dalam menempatkan diri pada posisi yang sangat tinggi.

c. Bundo Kanduang sebagai salah satu unsur Perangkat Adat
Perempuan Minangkabau berperan aktif di tengah kaumnya secara nyata. Mereka sangat mengetahui fungsi, hak dan kewajibannya sebagai perempuan di dalam keluarga atau kaumnya. Pada kondisi-kondisi tertentu, perempuan dapat mempergunakan hak vetonya terhadap suatu keputusan kaum. Terutama bila penghulu atau kepala kaum mereka tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

d. Bundo Kanduang dalam realitas sosial.
Bundo Kanduang (atau disebut juga Mande) adalah julukan bagi individu perempuan Minangkabau yang sudah berkeluarga (bersuami) dan berketurunan. Perempuan Minangkabau yang belum bersuami belum dapat dikategorikan sebagai bundo kanduang. Mereka masih berada dalam kategori “anak kemenakan”.

e. Bundo kanduang dalam konteks politik.
Bundo Kanduang merupakan sebuah nama organisasi perempuan Minangkabau. Didirikan sebagai pasangan dari organisasi datuk datuk (LKAAM). Organisasi ini merupakan organisasi sosial yang ditumbuhkan oleh pemerintah untuk kepentingan politik dan tidak punya wewenang (kekuatan politik dan hukum) sama sekali untuk mengatur perempuan Minangkabau atau “bundo kanduang” yang ada di dalam kaum dan di nagari-nagari. Organisasi ini hanya dapat menjalankan fungsi sosialnya sebagai katalisator, fasilisator,motivator, penggerak saja.

Bundo Kanduang yang dianggap dapat menjalankan, melaksanakan sebuah strategi pemberdayaan perempuan Minangkabau dimaksudkan adalah Bundo Kanduang pada point c dan d. Perempuan yang tetap eksis dan setia menjalankan adat dan budaya Minang sampai sekarang. Bundo kanduang tersebut adalah kaum perempuan Minangkabau yang bergerak secara sentripetal (bermula dari dirinya, keluarganya, kaumnya dan selanjutnya barulah bergerak ke ranah yang lebih luas). Di sinilah terjadinya perbedaan dengan gerakan strategi lainnya yang berbasis pada sentrifugal (dimulai dari luar kaumnya, dari luar dirinya).

Pemahaman terhadap kalimat, “Memberdayakan perempuan Minangkabau” mempunyai beragam pengertian. Agar tidak timbul pemahaman yang keliru, seharusnya dipahami dulu, apakah kata pemberdayaan dimaksudkan untuk “menaikkan tingkat perempuan Minang dari bawah ke atas?” dan batas dari pengertian atasnya itu sampai setinggi mana? Atau menambah nilai dan mutu perempuan yang sudah ada itu menurut acuan adat, agama Islam atau tidak? Dan penambahan nilai itu sampai seberapa kadarnya dan mutunya?

Realitas sosial yang terus bergerak dan berkembang di sekeliling kehidupan perempuan Minang juga sangat penting diperhitungkan dalam penyusunan sebuah kerangka strategi pemberdayaan mereka. Berdasarkan pengalaman empiris, beberapa faktor seperti di bawah ini sangat menentukan pemberdayaan dimaksud;

1. Sistem politik Indonesia yang belum dapat sepenuhnya memberikan angin segar untuk sebuah perkembangan budaya untuk masing-masing etnis. Kecenderungan kita untuk menjadi “Indonesia” dengan ke Tunggal Ika-annya begitu kuat, sehingga sisi-sisi ke Bhinekaan-nya terabaikan.

2. Kondisi sosial ekonomi yang menyebabkan seluruh bangsa ini menjadi konsumtif, hedonistik dan berbagai efek lainnya. Kondisi yang tidak kondusif ini menyebabkan perempuan Minang hanyut dalam berbagai pola pikir yang konsumtif dan pada akhirnya menghilangkan rasa kebersamaan yang selama ini telah dipupuk di dalam adat dan budayanya.

3. Akibat selanjutnya adalah, terjadinya pendangkalan nilai-nilai adat, budaya dan agama. Selain pendangkalan, juga ada pihak-pihak tertentu yang berusaha merancukan berbagai pengertian dan aturan-aturan adat. Timbulnya pikiran beberapa kalangan tertentu untuk merubah “sistem matrilineal” atau menjadikan silsilah keluarga dalam patron parental, adanya keinginan sementara perempuan Minang untuk diizinkan menjadi penghulu adalah usaha yang boleh dikatakan tidak produktif dan unhistoris dalam sebuah rangkaian penyusunan strategi pemberdayaan perempuan Minangkabau itu sendiri.

4. Pemikiran-pemikiran sektoral terhadap adat dan budaya Minangkabau itu sendiri. Saat ini, kebanyakan perempuan Minang hanya mau beradat apabila ada kaitannya dengan kebanggaan, marwah keluarga dan yang berkaitan langsung dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Tetapi untuk beradat secara menyeluruh dan konsekwen mereka gamang dan enggan. Sebagai contoh; mereka mau mendirikan rumah gadang sendiri, tapi tidak mau menjadikan rumah gadang itu menjadi milik bersama (kaumnya). Contoh lain; timbulnya organisasi-organisasi kampung di rantau seperti organisasi perantau Tanah Datar, Pariaman, Solok dan sebagainya itu merupakan cerminan dari cara berpikir sektoral itu tadi. Padahal dulu, orang Minang di rantau sangat kental dan padu keMinangkabauannya, mereka menghimpun diri dengan satu organisasi perantau Minang saja.

Setelah nanti kita mempertimbangkan secara matang terhadap beberapa kenyataan seperti disebutkan di atas, barulah kita mungkin dapat menyusun strategi atau suatu pola berpikir terhadap pemberdayaan perempuan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, strategi pemberdayaan tersebut harus pula dapat dijabarkan dan dapat dilaksanakan. Dengan arti kata, sebuah pola atau strategi tidak hanya tinggal menjadi sebuah wacana saja.
Sebagai langkah awal, diperlukan para aktivis, tokoh-tokoh perempuan penyusun strategi tersebut bersedia untuk terjun langsung ke tengah masyarakat, ke tengah kehidupan perempuan di nagari-nagari, di kampung-kampung dengan tujuan;

1. Untuk mengetahui keadaan sesungguhnya kaum perempuan Minangkabau itu. Realitas yang dihadapi perempuan tersebut mungkin akan dapat merubah cara pandang atau cara berpikir penyusun strategi menjadi lebih realistis, faktual dan objektif. Sehingga, para penyusun strategi tidak bergantung di awang-awang atau berkutat di balik teori-teori ilmu budaya dan sosiologi yang tidak relevan.

2. Melakukan pencerahan atau memotivasi kaum perempuan di nagari-nagari atau di kampung-kampung terhadap apa yang diharapkan. Para penyusun strategi harus bicara langsung dengan perempuan-perempuan itu, merencana apa sesungguhnya yang mereka inginkan dan mensosialisasikan apa rencana yang telah disusun dan mendiskusikannya. Dengan arti kata, harus ada dialog interaktif secara jujur dan demokratis antara penyusun strategi dengan perempuan yang akan dijadikan sasaran pembedayaan itu tadi. Jangan sampai terulang, para aktivis dan tokoh perempuan menyusun strategi pemberdayaan itu di depan komputer saja, tanpa mempertimbangkan masalah-masalah aktual yang tengah dihadapi perempuan secara tatap muka.

3. Untuk melakukan re-cek terhadap pengetahuan dan pemahaman adat dan budaya yang dimiliki oleh penyusun strategi. Apakah pengetahuan adat dan budaya si penyusun strategi sama atau tidak dengan pengetahuan adat budaya perempuan yang berada di nagari-nagari atau di kampung-kampung itu. Agar tidak terjadi salah kaprah, atau terjadinya pengertian yang ambigu (bias) antara nilai-nilai yang dipahami oleh penyusun strategi dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Demikianlah langkah awal yang disarankan dalam menyusun sebuah strategi pemberdayaan perempuan Minangkabau. Setidak-tidaknya untuk menghindari diri dari jebakan asumsi pribadi yang bersifat subjektif, internal dan sangat personal, yang mungkin asumsi demikian didorong oleh “kegelisahan” kita masing-masing terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui secara pasti.

P.R. Raudha Thaib, adalah Budayawan dan Ketua I Bundo Kanduang Sumatera Barat, serta Anggota Dewan Pakar Gebu Minang.

~ by Is Sikumbang on November 22, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: